Kebijakan biaya perombakan pada masa demokrasi terpimpin memiliki akibat influensial terhadap terjadinya inflasi, yang dipicu oleh koordinasi sumber energi ekonomi dengan terpusat. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan kepentingan mendanai pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menghadirkan manfaat dengan macam perbaikan infrastruktur dan fleksibilitas layanan publik. Namun, di sisi lain, pembiayaan berlebihan tanpa adanya pengawasan yang ketat cenderung memicu lonjakan harga barang dan jasa, membuat ketidakseimbangan dengan perekonomian. Dalam menganalisis kebijakan biaya revolusi, dapat dipahami bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi dan keberlanjutan ekonomi dengan latar belakang demokrasi terpimpin, menyoroti pentingnya tata kelola fiskal yang pandai agar mencapai misi pembangunan yang berkelanjutan.